Para pegiat dan aktivis lingkungan hidup di Kalimantan Barat menegaskan bahwa kunci utama keberlanjutan ekosistem kawasan berada pada kesadaran kolektif atas konektivitas yang tak terpisahkan antara wilayah hulu dan hilir.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik “Beranda Sinema & Wicara: Konektivitas Dampak Lingkungan Dari Hulu ke Pontianak” yang diselenggarakan oleh Pontianak Biennale bersama PRCF Indonesia di Port 99, Pontianak Barat, pada Rabu (14/10/2026) malam.
Pegiat Sosial-Lingkungan Gerakan Pembaharu (GAHARU) Pontianak, M. Hermayani Putera, menjelaskan bahwa tata kelola sumber daya alam tidak boleh disempitkan sekadar urusan tutupan kawasan hutan.
Menurutnya, seluruh elemen mulai dari bentang hutan di kawasan hulu, alur sungai, hingga wilayah muara dan laut lepas saling terikat erat dalam satu mata rantai ekosistem yang utuh.
Baca Juga 700.000+ Pohon untuk Kalimantan Barat: Kontribusi Pemulihan Ekosistem di Hari Bumi
“Hulu dan hilir dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, kita tidak hanya bicara tentang hutan, tapi juga bicara sungai yang mengalir, laut yang menunggu di muara, kemudian biota yang hidup sangat mengandalkan kualitas air, baik di sungai maupun nanti yang di bagian hilir di muara dan dilepas ke laut. Itu semua butuh kesehatan ekosistem yang utuh, yang komprehensif,” ujar Hermayani.
Ia menyoroti pentingnya etika tanggung jawab lingkungan yang berimbang. Setiap aktivitas pembangunan maupun aktivitas sosial warga di kawasan hulu wajib memperhitungkan dampaknya terhadap penurunan kualitas air dan potensi sedimentasi sungai di hilir.
Sebaliknya, masyarakat perkotaan di hilir yang menikmati fasilitas air bersih serta hasil alam melimpah tidak boleh mengabaikan pengorbanan masyarakat hulu yang konsisten menjaga hutan.
“Ketika orang di hilir merayakan sesuatu, entah di pesta, entah di apapun itu, jangan pernah lupa bahwa apa yang mereka nikmati di hilir itu asalnya dari kekuatan konsistensi orang di hulu untuk menjaga kualitas hutan dan kualitas sungai. Sehingga mereka harus punya cara untuk membayar, kita sebutnya sekarang itu adalah imbal jasa lingkungan, imbal jasa ekosistem,” tegasnya.
Baca Juga Tim Gabungan PT HKI, BKSDA, dan YIARI Evakuasi Orangutan Terluka Parah Yang Tersesat di Area Perkebunan
Hermayani juga mendorong keterlibatan generasi muda untuk mengambil peran aktif dalam gerakan konservasi tanpa harus menunggu kematangan usia atau pencapaian posisi sosial tertentu. Menurutnya, estafet penyelamatan lingkungan hidup berada di tangan anak muda.
“Merawat dan menjaga hutan tidak harus menunggu tua tapi kesadaran bahwa kita sekecil apapun bisa mengambil peran itu,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Yayasan PRCF Indonesia sekaligus Aktivis Lingkungan, Imanul Huda, menyoroti pentingnya keterpaduan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah melalui skema Integrated Area Development.
Ia menegaskan bahwa kendala pembagian kewenangan status kawasan hutan tidak boleh menjadi alasan pasifnya pemda saat bencana ekologis melanda.
“Hutan itu kewenangannya bukan di pemerintah daerah, ada di pusat. Nah, kalau misalnya ketika ada bencana saja itu kewenangannya baru diberikan ke pemerintah daerah, tentu pemerintah daerah tidak akan bisa terima Ini bukan lagi urusan pusat dan daerah, tapi ini urusan bersama dalam membantu wilayah daerah, membantu masyarakat, dan menjaga wilayah hutan mereka juga,” ungkap Imanul.
Imanul memperingatkan bahwa ancaman ekspansi perkebunan yang menggerus fungsi utama hutan masih mengintai di depan mata.
Baca Juga Istana Garuda IKN Diselimuti Kabut Asap, Kualitas Udara Masuk Kategori Tidak Sehat
Jika perlindungan fungsi ekosistem tidak dijamin serta hak pengelolaan masyarakat lokal tidak didampingi hingga tahap kemandirian usaha pasca-izin, kondisi lingkungan di masa depan diprediksi akan terus memburuk.
Lebih lanjut, Imanul menekankan bahwa kelestarian hutan di hulu berakar kuat pada nilai-nilai tradisi dan kebudayaan lokal.
Berbagai motif tenunan tradisional, seni tutur, hingga tata cara pengelolaan pangan merupakan wujud kearifan lokal yang terbukti mampu menjaga ketersediaan sumber air, pasokan oksigen, serta penyerapan emisi karbon secara berkelanjutan.
“Bagi masyarakat di hulu itu hutan itu punya konektivitas yang kuat dengan budaya. Budaya itu bukan hanya sekadar fisik, tapi bagian dari kearifan lokal keberadaan hutan yang mereka kelola ini punya nilai penting bagi orang yang ada di hilir,” pungkas Imanul.
(Hendrawan)
