Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan eskalasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penanganan tanggap darurat pascagempa bumi bermagnitudo 7,7 di Sulawesi Utara menjadi fokus kedaruratan nasional pada periode 11–12 Juni 2026.
Di sektor penanganan bencana geologi, gempa yang mengguncang Sulawesi Utara sejak Minggu (8/6/2026) tercatat mengakibatkan 249 kepala keluarga terdampak, 1.160 jiwa mengungsi, serta kerusakan pada 249 unit rumah dan 26 fasilitas umum. Wilayah terdampak mencakup Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Minahasa Utara, hingga Kota Manado. Masa tanggap darurat telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi setempat hingga Sabtu (21/6/2026).
“Hingga Rabu (11/06), gempa susulan masih terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan akses komunikasi di beberapa wilayah terdampak masih mengalami kendala. BNPB bersama pemerintah daerah terus melakukan pendampingan, asesmen serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak,” tulis BNPB dalam rilis resmi perkembangan situasi nasional, Jumat (12/6/2026).
Sementara itu, di sektor hidrometeorologi kering, karhutla dilaporkan terus meluas di lima provinsi, dengan akumulasi area terdampak terbesar berada di Provinsi Riau yang mencapai 15.220,34 hektare sejak awal Januari 2026.
Di Provinsi Jambi, karhutla baru dilaporkan meluas hingga 121,6 hektare yang tersebar di sembilan kabupaten dan dua kota. Wilayah terdampak terluas berada di Kabupaten Sarolangun dengan 42,4 hektare, diikuti Tanjung Jabung Barat seluas 33,4 hektare. Pemerintah Provinsi Jambi mengunci status siaga darurat karhutla hingga 30 November 2026.
Kondisi serupa terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana total area terbakar merangkak naik menjadi 452,04 hektare. Di Provinsi Aceh, titik api di Kabupaten Nagan Raya mencakup 99 hektare dengan menyisakan 0,2 hektare lahan gambut dalam proses pendinginan, sedangkan di Kabupaten Aceh Barat kebakaran mencapai 34,1 hektare dengan tingkat pemadaman darat di Kecamatan Bubon mencapai 95 persen dan Kecamatan Samatiga 60 persen.
Menanggapi anomali cuaca di mana sebagian wilayah masih mengalami hujan lebat sementara wilayah lain memasuki fase kemarau ekstrem, BNPB menginstruksikan penguatan mitigasi struktural di tingkat daerah.
“BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi maupun kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah diharapkan memastikan kesiapan personel, peralatan dan langkah mitigasi di wilayah rawan bencana,” sebut pihak BNPB.
Otoritas penanggulangan bencana juga mengingatkan pentingnya aspek penegakan hukum lingkungan serta kolaborasi taktis antarunsur guna meminimalkan perluasan dampak kerugian material maupun korban jiwa.
“Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari instansi berwenang, serta segera melapor kepada petugas apabila menemukan potensi ancaman bencana di lingkungan sekitar,” pungkasnya.
(Dayank Ana)
