Sinergi Pusat-Daerah: Infrastruktur Kedaruratan Pangandaran Diperkuat

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjajaki percepatan pembangunan infrastruktur mitigasi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Langkah ini diambil guna memperkuat respons awal kebencanaan di wilayah pesisir selatan yang tercatat memiliki indeks risiko bencana tinggi secara nasional.

Rencana penguatan infrastruktur tersebut dibahas dalam kunjungan kerja Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, di Kabupaten Pangandaran pada Jumat (12/6). Agenda tersebut meliputi rapat koordinasi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, serta seluruh Kepala Pelaksana BPBD kabupaten/kota se-Jawa Barat. Kunjungan dilanjutkan dengan peninjauan lokasi rencana pembangunan Gedung Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dan pengujian sistem peringatan dini (early warning system/EWS) di kawasan wisata pantai.

Dalam rapat koordinasi di Kantor Bupati Pangandaran, Kepala BNPB memaparkan bahwa Pangandaran menghadapi ancaman multi-bencana. Berdasarkan catatan historis, wilayah ini pernah dilanda gempa bumi besar dan gelombang tsunami pada tahun 2006 yang memicu kerusakan masif. Peristiwa tersebut menjadi salah satu momentum yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Indonesia.

Sebagai wilayah administratif termuda di Jawa Barat, Pangandaran saat ini menjadi fokus perhatian dalam pemenuhan pemenuhan infrastruktur pendukung kedaruratan, terutama terkait kesiapan penanganan fase awal pascabencana.

“Tentu saja jika terjadi bencana skala besar, kapasitas logistik dan peralatan di seluruh BPBD Indonesia belum akan mencukupi tanpa intervensi pemerintah pusat. Namun, fokus utama yang kami tekankan kepada BPBD di daerah adalah kekuatan respon awal. Minimal, dalam kurun waktu 2 x 24 jam pascabencana, BPBD harus sudah hadir di tengah masyarakat terdampak untuk menyalurkan bantuan primer. Lebih cepat tentu lebih baik,” kata Suharyanto.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Pangandaran memaparkan kondisi geografis serta tantangan tata kelola kedaruratan yang dihadapi daerah. Merujuk pada Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Kabupaten Pangandaran menempati peringkat ke-16 di tingkat nasional dan peringkat ke-5 di tingkat Provinsi Jawa Barat. Kompleksitas kerentanan ini terlihat dari fakta bahwa 10 dari 11 jenis ancaman bencana nasional berpotensi terjadi di Pangandaran.

“Dengan karakteristik wilayah yang memiliki kerentanan tinggi, sinergi pendanaan dan asistensi program dari BNPB Pusat menjadi sangat krusial bagi kami. Saat ini, kawasan wisata pantai yang menjadi pusat perputaran ekonomi sekaligus konsentrasi massa masih memerlukan penguatan dengan estimasi tambahan 6 hingga 7 unit EWS guna menjamin keselamatan publik dan wisatawan secara optimal,” urai Bupati Pangandaran.

Bupati menambahkan, sebagai wilayah yang terus berkembang, penguatan fungsi kedaruratan membutuhkan fasilitas yang lebih representatif dan mandiri.

“Selain itu, sebagai kabupaten yang terus berkembang, akselerasi fungsi kebencanaan melalui pembangunan Gedung Pusdalops serta gudang logistik yang representatif dan mandiri menjadi prioritas utama yang perlu segera kita realisasikan bersama,” tambahnya.

Merespons kebutuhan tersebut, pihak BNPB menyatakan akan mengintegrasikan usulan kebutuhan daerah tersebut ke dalam program prioritas nasional secara bertahap.

Terkait pemenuhan EWS di kawasan wisata, BNPB akan berkoordinasi secara internal maupun bersama pemangku kepentingan terkait untuk memprioritaskan penempatan di titik-titik krusial dalam waktu dekat. Sementara untuk pembangunan Gedung Pusdalops dan gudang logistik, BNPB tengah mengkaji kesiapan anggaran serta regulasi teknisnya agar fasilitas penunjang vital tersebut dapat direalisasikan.

(Dayank Ana)

Sinergi Pusat-Daerah: Infrastruktur Kedaruratan Pangandaran Diperkuat

Komentar