KPK Tahan 7 Pejabat BBPJN Sumut dan Buka Peluang Periksa Bobby Nasution

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tujuh dari delapan orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara. Penahanan tersebut dilakukan pascapemeriksaan intensif sejak Kamis (22/10/2026) hingga pukul 20.02 WIB.

Tujuh pejabat yang ditahan meliputi Kepala BBPJN Sumut Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, mantan Kasatker PJN Wilayah I Rahmad Parulian, mantan PPK Wilayah I Munson Ponter Paulus Hutauruk, mantan Kasatker PJN Wilayah II T. Rahmatsyah Putra, mantan PPK Satker PJN Wilayah II Manaek Manalu, serta dua pihak swasta yakni Faisal dan Heri Handoko. Satu tersangka lain, Kasatker PJN I Provinsi Sumut Dicky Erlangga, dijadwalkan ulang untuk diperiksa pada Senin mendatang akibat mangkir dari panggilan.

Mekanisme penindakan hukum serta rincian aliran dana suap dari dua perusahaan pemenang proyek dijabarkan oleh Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein.

“Pemberian fee dilakukan secara langsung baik secara transfer ataupun tunai,” jelas Taufik.

Taufik merinci nominal penerimaan suap oleh para tersangka, yakni Stanley menerima Rp300 juta, Dicky Rp1,77 miliar, Rahmad Rp450 juta, Faisal Rp290 juta, Heri Rp270 juta, Rahmansyah Rp3,49 miliar, Manaek Rp1,25 miliar, dan Munson Rp550 juta.

Konstruksi perkara tersebut dipastikan merupakan pengembangan OTT Juni 2025 yang sebelumnya telah menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting bersama empat tersangka lain terkait enam proyek jalan senilai Rp231,8 miliar.

Peluang pengembangan penyidikan ke lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk mendalami keterlibatan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution atas pergeseran anggaran APBD proyek jalan senilai Rp165 miliar, dipaparkan lebih lanjut oleh Taufik.

“Sehingga nanti memang apakah ada kemudian pengembangan-pengembangan baik yang di lingkungan pemerintah daerah gitu karena ini anggarannya kan pasti beda, kalau balai besar kan tentunya anggaran APBN ya di pusat,” kata Taufik.

Prosedur pengumpulan alat bukti dari keterangan saksi dan fakta persidangan Pengadilan Tipikor Medan ditegaskan olehnya sebagai landasan utama penetapan tersangka baru.

“Jadi setiap fakta-fakta baik di proses penyidikan yang berjalan saat itu dan fakta-fakta di persidangan termasuk juga yang kemudian menjadi dasar teman-teman di penyidikan mengembangkan perkara ini,” ujarnya.

Kemungkinan pemanggilan pihak-pihak terkait dalam pergeseran anggaran proyek melalui peraturan gubernur tersebut ditegaskan kembali oleh Taufik sebelum mengakhiri keterangannya.

“Nah itu akan nanti didalami di proses penyidikan yang saat ini berjalan,” tutur Taufik.

(Tony)

KPK Tahan 7 Pejabat BBPJN Sumut dan Buka Peluang Periksa Bobby Nasution

Komentar