Di Tengah Keterbatasan Fiskal, Pemkab dan DPRD Kutai Barat Resmi Sepakati APBD 2027

Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menegaskan bahwa penandatanganan kesepakatan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk memastikan eksekusi anggaran berjalan transparan, efisien, dan akuntabel.

“Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, diperlukan kebijakan penganggaran yang cermat dan terukur dengan mengutamakan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkap Bupati.

Dalam pandangan akhir yang disampaikan oleh perwakilan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, dan Fraksi Gerindra, seluruh fraksi menyatakan persetujuannya dengan menyertakan sejumlah catatan strategis.

Rekomendasi utama yang disoroti meliputi peningkatan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, evaluasi pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), penyelesaian program berjalan, serta kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga secara tepat waktu.

Selain itu, DPRD juga mendorong percepatan pembenahan administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di setiap perangkat daerah guna memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Selanjutnya, dokumen Raperda APBD TA 2027 tersebut akan segera dikirimkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menjalani tahap evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah.

(Roska)