FOMDA Kalbar layangkan 5 tuntutan keras dan ancam demonstrasi akibat pemadaman listrik di Pontianak, di tengah isu utang PLN dan gaji fantastis direksi. (Dok. Ist)
Krisis pemadaman listrik berkepanjangan yang melumpuhkan sejumlah wilayah di Kalimantan Barat dalam beberapa hari terakhir memicu gelombang protes keras. Gejolak ini mencuatkan paradoks tajam antara memburuknya pelayanan publik dan pembengkakan alokasi kesejahteraan bagi jajaran elite korporasi PT PLN (Persero).
Di tingkat tapak, pemadaman bergilir tanpa jadwal yang pasti telah melumpuhkan sektor ekonomi pelaku UMKM serta mengganggu aktivitas pendidikan. Keluhan meluas dari kalangan mahasiswa yang kesulitan mengakses fasilitas penunjang studi.
“Tugas-tugas saya terganggu. Saya harus berkeliling mencari kafe demi listrik dan internet. Ini kerugian yang terus berulang tanpa solusi jelas,” ujar Kibyati Laswija, salah satu mahasiswa terdampak di Pontianak, Kamis (4/7/2026).
Senada dengan hal itu, warga Pontianak, Arief Fadila, menyoroti lemahnya mitigasi PLN terhadap perlindungan ekonomi konsumen.
“Listrik adalah kebutuhan pokok. Transparansi adalah hak konsumen, namun yang kami terima justru pemadaman mendadak di jam produktif,” tegas Arief.
Sengkarut Utang Rp70 Triliun dan Beban Fiskal Negara
Penelusuran data finansial menunjukkan krisis operasional ini berakar pada pendarahan likuiditas internal perusahaan. PLN dilaporkan tengah terbelit beban utang kepada para pemasok (supplier) batu bara yang nilainya mencapai Rp70 triliun. Kemacetan pembayaran ini memicu tersendatnya rantai pasok bahan baku ke sejumlah pembangkit listrik strategis.
Kondisi tersebut diperparah oleh piutang PLN kepada pemerintah pusat. Negara tercatat masih menunggak pembayaran dana kompensasi dan subsidi kepada PLN dengan nilai menembus Rp110 triliun. Pengamat menilai ruang fiskal negara mengalami tekanan berat akibat pergeseran prioritas anggaran ke program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga pendanaan infrastruktur energi vital terpaksa dikesampingkan.
Namun, di tengah himpitan utang dan operasional yang macet, data kompensasi internal PLN menunjukkan jajaran direksi serta komisaris tetap menerima bonus, insentif, dan tantiem bernilai fantastis hingga menyentuh angka puluhan miliar rupiah per individu.
Merujuk pada data resmi perusahaan pada tahun 2023, dalam setahun PLN mengalokasikan gaji, bonus, dan fasilitas lain untuk jajaran direksi sebesar Rp435,861 miliar, di luar kompensasi untuk dewan komisaris. Regulasi Permen BUMN Nomor Per-02/MBU/2009 bahkan memungkinkan pemberian bonus tahunan (tantiem) tetap cair meskipun perusahaan dalam kondisi merugi, asalkan terdapat indikasi peningkatan kinerja eksekutif.
Kesenjangan fasilitas ini memicu kritik keras dari parlemen daerah. Anggota DPRD Kota Pontianak, Edy Zaidar, mendesak adanya pertanggungjawaban konkret dari manajemen badan usaha milik negara tersebut.
“Bagaimana mungkin di tahun 2026 kita masih terjebak masalah primitif seperti ini? Jangan sampai perekonomian rakyat hancur karena ketidakbecusan mengurus listrik,” cetus Edy Zaidar.
(Dok. Hendrawan/Nusantara Post)
Mahasiswa Layangkan Lima Tuntutan Resmi, Ancam Parlemen Jalanan
Ketidakpuasan publik kini dikonsolidasikan oleh aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Daerah (FOMDA) Kalimantan Barat. Melalui Sekretaris Pusatnya, Okky Pramadani, organisasi ini melayangkan lima tuntutan resmi kepada manajemen PLN:
Kompensasi Kerugian Berkeadilan: Menuntut skema ganti rugi nyata bagi warga dan pelaku UMKM terdampak pemadaman sepihak serta kerusakan perangkat elektronik.
Transparansi Berkeadilan: Membuka data operasional dan kontrak vendor batu bara kepada publik untuk menjamin akuntabilitas ekosistem energi.
Cetak Biru Stabilisasi: Memberikan strategi konkret dan terukur agar pemadaman mendadak tidak kembali berulang.
Audit Total Manajemen: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi dan manajemen terkait efektivitas pengelolaan daya.
Normalisasi Jaringan Tanpa Alasan: Segera memulihkan pasokan listrik di seluruh wilayah Kalbar tanpa berlindung pada alasan teknis yang berlarut-larut.
FOMDA Kalbar menegaskan bahwa poin-poin tuntutan tersebut merupakan batas akhir bagi sikap kooperatif mahasiswa sebelum menempuh jalur demonstrasi massa.
“Jika tuntutan ini diabaikan dan PLN tidak membuka ruang dialog yang kredibel, kami memastikan bahwa gerakan parlemen jalanan akan dilakukan. Ini adalah bentuk protes kami untuk memastikan hak dasar rakyat atas listrik dipenuhi secara adil dan tidak ada lagi yang dikorbankan demi alasan-alasan administratif yang tidak transparan,” pungkas Okky Pramadani.
