Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah eskalasi mitigasi masif untuk menghadapi ancaman fenomena El Nino yang diprediksi memicu kemarau terpanjang dalam tiga dekade terakhir.
Langkah strategis ini diwujudkan dengan resmi mengoperasikan Kantor Daerah Operasi (Daops) Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan (Brigade Karla) pertama di Indonesia yang berpusat di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (13/8/2026).
Peresmian Daops ini menandai pergeseran paradigma penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dari yang semula reaktif berfokus pada pemadaman, menuju tindakan preventif dan preemtif yang mengikat komitmen seluruh pemangku kepentingan.
Agenda diawali dengan Apel Pagi Pemadaman Karhutla di Lapangan Kantor Brigade Karla Kubu Raya yang dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Rizal Irawan.
Dalam amanatnya, Rizal Irawan menegaskan bahwa kehadiran Daops tersebut merupakan sentral sinergi yang meleburkan sekat-sekat antarinstansi.
“Kantor ini menjadi rumah semua orang, kementerian, lembaga, siapapun yang peduli terhadap kebakaran lahan maupun hutan. Bukan hanya milik KLH, tapi milik semua. Rekan-rekan Masyarakat Peduli Api (MPA) mulai dari MPA Desa Limbung, Rasau Jaya Umum, Wonodadi, Kuala Dua, hingga Parit Baru, siapapun boleh menganggap ini menjadi rumahnya,” tegas Rizal Irawan di hadapan para peserta apel.
Kubu Raya mencetak sejarah sebagai titik nol dari cetak biru KLH yang menargetkan pembentukan 13 Daops serupa di seluruh Indonesia dalam kurun lima tahun ke depan. Menyoroti urgensi situasi iklim, Rizal menekankan bahwa sekadar memadamkan api tak lagi cukup untuk mengatasi krisis kabut asap.
“Penanggulangan kebakaran ini bukan hanya memadamkan, tapi yang paling penting saat ini adalah preventif dan preemtif. Apalagi saat ini El Nino cukup panjang, prediksinya ini kemarau terpanjang selama 30 tahun terakhir,” ujar Rizal.
Usai apel lintas sektoral, rombongan bergerak ke lapangan guna meninjau lahan bekas terbakar dan mengecek kesiapan tata kelola air gambut.
Berdasarkan standar teknis Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (BPEGM), pemerintah dan pihak swasta diwajibkan menerapkan infrastruktur sekat kanal dengan variasi bentang 3 meter, 4 meter, dan 5 meter. Infrastruktur ini krusial untuk menjaga pembasahan lahan (rewetting) dan stabilitas tinggi muka air tanah agar area gambut tidak mudah tersulut.
Selain menyasar kesadaran masyarakat sipil, pemerintah turut memberikan atensi keras terhadap kepatuhan korporasi di sektor perkebunan dan kehutanan.
Ketegasan ini disampaikan langsung di hadapan para pelaku usaha yang dipanggil, di antaranya pimpinan PT Putra Lirik Domas, PT Sumatera Unggul Makmur, dan PT Agro Alam Nusantara.
Rizal memaparkan, KLH telah melayangkan surat instruksi tegas kepada sekitar 2.500 perusahaan untuk menyiapkan peralatan pemadaman awal, menyiagakan personel terlatih, dan merawat sekat kanal. Hingga pertengahan Agustus ini, 70 persen perusahaan dilaporkan telah merespons dan memberikan bukti kesiapannya.
Di akhir peninjauan, Rizal kembali menggarisbawahi regulasi mutlak operasional bagi seluruh tim di lapangan, yakni standarisasi keselamatan jiwa. Ia menginstruksikan seluruh personel wajib mengenakan masker dan sepatu bot, terutama saat bertugas di medan gambut yang sangat rawan amblas.
“Memadamkan karhutla penting, namun juga sangat penting untuk menjaga keselamatan diri dan kesehatan,” tutupnya.
Sebagai informasi, konsolidasi akbar ini turut dihadiri jajaran otoritas lintas instansi, meliputi Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan, Kepala Bidang Wilayah III Pusdal LH Kalimantan, Kepala Seksi Wilayah II Balai Penegakan Hukum LH Banjarmasin, serta Kepala BPEGM Wilayah Kalimantan Yunus Sudaryanti.
Kolaborasi di tingkat wilayah juga diperkuat dengan kehadiran Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), Kepala Pelaksana BPBD Kubu Raya, hingga Kepala Daops Manggala Agni VIII/Pontianak.
(Hendrawan)
