Pemprov Kaltara Raih Dukungan Rp471 Miliar dari Pusat untuk Percepat Pemerataan Listrik

“Upaya tersebut mendapat respons positif dari Kementerian ESDM. Pemerintah pusat menyatakan dukungan terhadap percepatan pembangunan kelistrikan di Kaltara melalui tiga program utama dengan total nilai sekitar Rp471 miliar,” kata Kepala Dinas ESDM Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi, Senin, (10/8/2026).

Alokasi dana sebesar Rp471 miliar tersebut diplot untuk perluasan jaringan listrik di 62 titik senilai Rp200 miliar, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di 16 lokasi senilai Rp250 miliar, serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi 3.600 rumah tangga senilai Rp21 miliar.

Khusus tahap pelaksanaan tahun 2026, pengerjaan PLTS Komunal difokuskan pada 11 titik yang mencakup 15 desa, tersebar di Kabupaten Malinau sebanyak 4 titik dan Kabupaten Nunukan sebanyak 7 titik.

Sementara itu, skema perluasan jaringan listrik pada 2026 ditargetkan mampu menjangkau 74 desa di seluruh kabupaten dan kota se-Kaltara.

Kesiapan data penerima manfaat, ketersediaan lahan, hingga kelengkapan perizinan di tingkat daerah diminta untuk diselesaikan sebelum pengerjaan fisik dimulai.

“Kementerian ESDM meminta pemerintah daerah memastikan data penerima manfaat akurat, lokasi kegiatan siap dilaksanakan, serta seluruh perizinan dan dukungan lapangan diselesaikan sejak awal agar tidak menghambat pelaksanaan program,” ujar Ferdy.

Proses pengerjaan program bantuan elektrifikasi ini dijadwalkan berlangsung mulai September 2026 hingga Juli 2027 secara bertahap.

Pemerataan pasokan energi listrik ini diproyeksikan tidak hanya menerangi permukiman warga, melainkan juga menopang aktivitas ekonomi, pelayanan kesehatan, serta fasilitas pendidikan di kawasan perbatasan.

“Pemprov Kaltara berkomitmen terus memperluas akses listrik hingga menjangkau seluruh wilayah. Harapannya, tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam menikmati layanan energi yang menjadi kebutuhan dasar,” pungkasnya.

(Memei)