Ada Apa di Balik Surat Rahasia Kejagung? Perintah ‘Tutup Mulut’ Menggema di Tengah Isu Jampidsus Febrie

Kejagung merumuskan lima poin krusial yang mengindikasikan adanya potensi gejolak yang mengancam kerja-kerja institusi. Pada poin pertama, pimpinan satuan kerja diwajibkan melakukan pemantauan intensif dan deteksi dini terhadap Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT).

“Khususnya yang berpotensi adanya AGHT yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas Kejaksaan,” tegas poin pertama edaran itu.

Selain instruksi untuk mempertebal pengamanan fisik personel dan dokumen “sesuai tingkat kerawanan di wilayah masing-masing serta menjaga solidaritas internal,” Kejagung juga secara tersurat mengeluarkan semacam gag order atau instruksi tutup mulut. Seluruh pegawai dilarang keras bermanuver di luar prosedur resmi, terutama di tengah memanasnya penanganan kasus-kasus kakap.

“Meningkatkan pengawasan melekat terhadap seluruh pegawai agar senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, netralitas, serta menghindari penyampaian komentar, pendapat, maupun informasi mengenai perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum sesuai prosedur dan ketentuan,” bunyi peringatan keras dalam surat itu.

Bayang-Bayang Dinamika Jampidsus Febrie Adriansyah
Keluarnya surat berstatus rahasia ini sulit untuk dilepaskan dari dinamika panas yang tengah mendera internal penegak hukum, khususnya pusaran isu dan ketegangan yang belakangan mengelilingi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Seperti diketahui, Jampidsus tengah menjadi magnet sorotan publik akibat keberanian Gedung Bundar membongkar skandal mega-korupsi yang beririsan dengan kepentingan aparat penegak hukum lain dan lingkaran kekuasaan. Situasi ini sebelumnya telah memicu friksi antar-lembaga hingga memunculkan isu intimidasi dan penguntitan terhadap figur-figur kunci di kejaksaan.

Klausul untuk “menjaga solidaritas internal” dan larangan “memberikan komentar terkait perkara aparat penegak hukum” dalam edaran ini dinilai sebagai tameng protektif Kejagung. Langkah ini diambil untuk mengunci narasi tunggal institusi agar tidak terjadi kegaduhan struktural yang dapat merugikan marwah kejaksaan di tengah badai politik hukum yang sedang berlangsung.

Pada bagian penutup, Kejagung mewanti-wanti seluruh aparatnya untuk tidak melakukan tindakan yang bisa mencoreng institusi dan diwajibkan segera melaporkan setiap eskalasi di lapangan secara cepat dan berjenjang.

“Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tutup surat yang juga ditembuskan langsung ke meja Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung tersebut.

(Hendrawan)