Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Singkawang menyatakan kesiapan untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam Konferensi Daerah Persatuan GMNI Kalimantan Barat yang diselenggarakan di Pontianak pada 27–29 Juni 2026.
Keputusan ini diambil sebagai respons atas aspirasi sejumlah kader yang menilai forum tersebut sebagai momentum strategis untuk pembenahan organisasi, khususnya di lingkungan internal GMNI Kota Singkawang.
Sekretaris DPC GMNI Kota Singkawang, Arya Pastika, menegaskan kehadiran kader dalam forum tersebut merupakan hak yang sah dan memiliki legitimasi secara organisasi.
“Tidak ada bentuk pencegahan apa pun yang dapat membatasi hak kader untuk menghadiri Konferda Persatuan GMNI Kalimantan Barat di Pontianak. Memang, secara administratif delegasi lazimnya ditetapkan melalui persetujuan Ketua Cabang. Namun, dalam konteks konflik internal GMNI Kota Singkawang yang hingga kini belum memiliki kejelasan penyelesaian, persoalan tersebut perlu dilihat secara lebih komprehensif,” ujar Arya.
Arya mempertanyakan mekanisme pengambilan keputusan yang selama ini menjadi dasar penentuan sikap organisasi. Menurutnya, apabila keputusan tertinggi didasarkan pada hasil musyawarah melalui suara Dewan Pimpinan Komisariat, perlu dipastikan apakah setiap pimpinan DPK telah melakukan musyawarah bersama anggota komisariat masing-masing.
Sebaliknya, jika keputusan sepenuhnya ditentukan oleh Ketua Cabang, aspek legitimasi kepemimpinan tersebut juga patut dikaji berdasarkan ketentuan organisasi.
Arya menyinggung dinamika pasca-konflik internal GMNI Kota Singkawang, khususnya penyelenggaraan Konferensi Cabang Luar Biasa yang dinilai menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan kader.
“Konfercab Luar Biasa saat itu dipandang sebagai langkah untuk meredam intervensi dari pihak eksternal dengan menetapkan Mutia sebagai ketua terpilih secara internal, sementara Johriansyah tetap diposisikan sebagai Ketua Cabang dalam menghadapi persoalan eksternal,” jelasnya.
Menurut Arya, konstruksi kepemimpinan ganda tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dari perspektif Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. Ia menilai praktik ini, jika dipertahankan, dapat menciptakan preseden yang kurang sehat bagi tata kelola demokrasi internal.
Ia berpendapat bahwa seharusnya segera dibentuk tim formatur untuk menyusun struktur kepengurusan definitif pasca-Konfercablub, agar organisasi dapat menjalankan fungsi kelembagaan secara optimal mulai dari kaderisasi, pengorganisasian, hingga pengabdian kepada masyarakat.
Arya menegaskan dirinya tidak menghendaki GMNI Kota Singkawang terseret dalam polarisasi dukungan terhadap salah satu kepengurusan di tingkat DPP maupun DPD.
Namun, ia memandang pelaksanaan Konferda Persatuan di tingkat daerah sebagai bagian dari ikhtiar membangun konsolidasi dan persatuan organisasi.
“Saya tidak menginginkan GMNI Kota Singkawang berpihak kepada salah satu DPP maupun DPD. Akan tetapi, ketika terdapat momentum persatuan di tingkat daerah, bukankah hal tersebut merupakan upaya untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menentukan arah gerak GMNI ke depan?” tegasnya.
Menurutnya, konflik internal GMNI di tingkat nasional tidak dapat disikapi hanya dengan mengambil posisi netral. Organisasi membutuhkan kepastian legitimasi agar mampu menjalankan fungsi kelembagaan secara efektif.
Arya menekankan bahwa GMNI merupakan ruang pembelajaran yang menjunjung tinggi tradisi intelektual dan demokrasi organisasi.
“Perbedaan pandangan seharusnya tidak menjadi alasan untuk memecah persatuan kader. GMNI mengajarkan bahwa ruang diskusi yang sehat adalah ruang yang menghargai setiap pendapat dan menghasilkan keputusan melalui mekanisme musyawarah, bukan berdasarkan keputusan sepihak ataupun dominasi pimpinan tertentu,” ujarnya.
Ia berharap GMNI Kota Singkawang dapat terus menjadi rumah bersama bagi seluruh kader, dengan mengedepankan budaya dialog, demokrasi, dan penghormatan terhadap konstitusi organisasi.
“Semangat revolusioner harus diwujudkan melalui organisasi yang sehat. Kesehatan organisasi tidak hanya diukur dari semangat perjuangan, tetapi juga dari kualitas tata kelola, penghormatan terhadap mekanisme organisasi, serta kemampuan membangun ruang diskusi yang bebas dari intervensi,” pungkasnya.
(*Red)
