Sikapi Dinamika Ekonomi Politik, DPP GMNI Sodorkan Tiga Rekomendasi Strategis Nasional

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program strategis nasional di tengah tekanan geopolitik global dan fluktuasi ekonomi domestik. Organisasi mahasiswa tersebut menyodorkan tiga klaster rekomendasi taktis guna memitigasi risiko pembengkakan anggaran negara serta memperkuat kedaulatan ekonomi.

Kajian ekonomi politik tersebut dipaparkan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin (15/6/2026). DPP GMNI menyoroti sejumlah program baru seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek regulasi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran penerima manfaat agar tidak membebani APBN.

Ketua Umum DPP GMNI, Risyad Fahlefi, menegaskan bahwa perumusan kebijakan di tengah ketidakpastian global wajib berpijak pada prinsip kemandirian nasional sebagaimana amanat konstitusi.

“DPP GMNI memandang bahwa situasi ekonomi dan politik yang dihadapi bangsa saat ini harus dijawab dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, memperkuat implementasi Pasal 33 UUD 1945, serta menjaga persatuan nasional sebagai fondasi utama pembangunan bangsa,” ujar Risyad Fahlefi.

Berdasarkan hasil kajian berkala organisasi, tiga rekomendasi strategis nasional yang ditawarkan GMNI meliputi:

Mengurangi Pengeluaran Negara (Efisiensi Fiskal): GMNI meminta Badan Gizi Nasional melakukan pemetaan ketat dan mengalihkan fokus (refocusing) sasaran Program Makan Bergizi Gratis dengan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sementara untuk program koperasi desa, audit anggaran secara rinci (rebudgeting) dinilai mendesak untuk menutup celah tindak pidana korupsi.
Menambah Pemasukan Negara (Optimalisasi Pendapatan): GMNI mendorong optimalisasi sektor ekonomi biru lewat reformasi kelembagaan penegakan hukum laut di bawah komando terpadu Indonesian Coast Guard. Sistem ini disarankan menggunakan teknologi pemantauan berbasis kecerdasan buatan (AI) guna menekan kebocoran devisa akibat pencurian ikan (illegal fishing). GMNI juga meminta pemerintah konsisten menolak utang IMF, melanjutkan hilirisasi, serta mempertahankan kebijakan ekspor satu pintu.
Penegakan Hukum yang Berkeadilan: GMNI memperingatkan aparat penegak hukum untuk bersikap transparan dan tegas, baik dalam penyelesaian konflik agraria, pelanggaran hak asasi manusia, maupun penindakan terhadap komplotan oligarki yang menyalahgunakan wewenang agar hukum tidak tumpul ke atas.

“Setiap rupiah anggaran negara harus benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Karena itu, evaluasi, pemetaan yang tepat, dan pengawasan yang kuat menjadi syarat mutlak agar program-program strategis nasional berjalan efektif,” jelas Risyad Fahlefi.

Terkait tekanan eksternal seperti konflik Timur Tengah dan penguatan dolar AS yang memicu kenaikan harga minyak mentah, GMNI mendesak pemenuhan pasokan bahan bakar domestik lewat program mandiri energi B50 serta meminta jaminan pasokan subsidi Pertalite dan Bio Solar bagi masyarakat kelas bawah.

Menutup keterangannya, GMNI juga mengingatkan pentingnya perbaikan pola komunikasi publik pemerintah agar tidak memicu sentimen negatif, sekaligus mengajak seluruh elemen sipil untuk menggunakan jalur-jalur konstitusional dalam menyampaikan aspirasi guna menjaga stabilitas rantai pasok energi dan pangan nasional.

“Mari kita tetap menjaga persatuan nasional, mengawal cita-cita luhur Pasal 33 UUD 1945, serta memastikan negara benar-benar hadir dan berpihak kepada rakyat. Kritik dan aspirasi harus menjadi energi untuk memperbaiki bangsa, bukan memecah belah persatuan,” pungkas Risyad Fahlefi.

(Hendrawan)

Sikapi Dinamika Ekonomi Politik, DPP GMNI Sodorkan Tiga Rekomendasi Strategis Nasional

Komentar