Sambil menyeruput kopi tanpa gula, Koptagul, di ruang pertemuan Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami mendiskusikan laut Indonesia. Bukan sekadar laut dalam peta, bukan pula hamparan biru yang berhenti sebagai angka statistik. Laut yang kami bicarakan ialah ruang hidup yang setiap hari menentukan apakah nelayan dapat membawa pulang penghasilan, apakah pembudidaya mampu mempertahankan usahanya, dan apakah masyarakat pulau kecil memperoleh pelayanan yang setara dengan warga di daratan.
Audiensi ASPEKSINDO pagi itu berangkat dari kegelisahan yang sederhana, tetapi mendasar. Pemerintah kabupaten memiliki wilayah pesisir, pulau, nelayan, dan masyarakat yang harus dilayani. Namun, kewenangan pengelolaan kelautannya terbatas. Daerah berada paling dekat dengan masalah, tetapi keputusan sering berada jauh dari lokasi persoalan.
Ketika terjadi kerusakan pesisir, pelanggaran, pencurian sumber daya, atau kebutuhan penanganan darurat, respons dapat tertunda karena rantai koordinasi terlalu panjang. Pemerintah kabupaten dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat, tetapi instrumen untuk bertindak berada pada tingkat pemerintahan lain.
Inilah paradoks tata kelola pesisir. Daerah memiliki tanggung jawab sosial dan politik, tetapi tidak selalu mempunyai kewenangan yang sebanding. Hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten perlu ditata lebih operasional. Tidak semua persoalan harus menunggu perubahan undang-undang. Sebagian dapat diselesaikan melalui penugasan, tugas pembantuan, delegasi teknis, atau mekanisme koordinasi yang lebih singkat.
Baca Juga Laut untuk Siapa: Membaca Ulang Keadilan dari Perahu Nelayan Kecil
Persoalan fiskal juga mengemuka. Luas daratan masih menjadi variabel penting dalam perhitungan kebutuhan daerah, sedangkan luas laut, jumlah pulau, panjang garis pantai, jarak antarpulau, dan biaya logistik belum selalu memperoleh bobot yang memadai. Padahal, membawa guru, tenaga kesehatan, BBM, bahan pangan, dan pelayanan administrasi ke pulau terluar memerlukan biaya jauh lebih besar daripada pelayanan di wilayah daratan yang terkoneksi jalan.
Daerah kepulauan tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka meminta perhitungan yang adil.
Diskusi kemudian bergerak pada Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini membawa harapan besar karena didorong langsung oleh Presiden. Namun, program tidak boleh berhenti pada pembangunan dermaga, gedung, atau penyerahan alat. Kampung nelayan harus menjadi ekosistem ekonomi. Nelayan membutuhkan BBM, es, rantai dingin, koperasi, modal kerja, bengkel kapal, pembeli, dan kepastian pasar.
Banyak lokasi terkendala lahan. Masyarakat siap, pemerintah daerah mendukung, tetapi status tanah belum selesai. Kadang lahan berada dalam penguasaan masyarakat, terkait aset pemerintah, atau berbenturan dengan tata ruang. Program prioritas tidak boleh tertunda bertahun-tahun hanya karena meja birokrasi gagal berkomunikasi.
Baca Juga Untan dan ITBSS Terapkan Teknologi Tepat Guna di Pesisir Karimunting Bengkayang
Pemerintah perlu menyediakan pilihan melalui pinjam pakai, sewa jangka panjang, kerja sama pemanfaatan, konsolidasi tanah, atau pemanfaatan aset pemerintah lainnya. Kesiapan program tidak seharusnya hanya diukur dari kemampuan daerah menyediakan tanah milik pemerintah.
Rantai dingin juga memerlukan pendekatan realistis. Slurry ice menawarkan pendinginan yang cepat dan merata. Es balok lebih sederhana serta lebih mudah diterapkan di wilayah dengan keterbatasan listrik dan teknisi. Tidak ada satu teknologi yang cocok untuk seluruh Indonesia. Jenis ikan, lama melaut, kapasitas kapal, listrik, operator, dan pasar harus menentukan pilihan. Jangan sampai alat canggih berubah menjadi monumen karena biaya operasi dan perawatannya tidak pernah dihitung.
Pada sektor budi daya, persoalan ekologis tidak dapat lagi ditunda. Banyak tambak mengalami penurunan produktivitas akibat kualitas air memburuk, limbah dibuang tanpa pengolahan, dan air tercemar digunakan kembali. Produksi dipaksa naik, tetapi daya dukung ekosistem diabaikan.
Ekonomi ditempatkan di depan, ekologi dibayar belakangan. Akibatnya, kerusakan lingkungan kembali sebagai kerugian ekonomi.
Karena itu, ekonomi biru harus menyatukan produksi dan pemulihan lingkungan. Tambak mati dapat dikembangkan menjadi tambak mangrove, silvofishery, kawasan wisata, habitat kepiting dan udang, sekaligus ruang penyimpan karbon biru. Satu intervensi dapat menghasilkan empat manfaat: pendapatan masyarakat, perlindungan pesisir, pariwisata, dan karbon.
Namun, karbon biru bukan uang otomatis. Ia memerlukan kepastian lahan, baseline, pengukuran, verifikasi, registrasi, dan pembagian manfaat yang adil. Masyarakat pesisir tidak boleh sekadar menjadi penjaga kawasan, sementara nilai ekonominya dinikmati pihak lain.
Baca Juga ASPEKSINDO 2025–2030: Konsolidasi Wilayah Pesisir di Tengah Tantangan Iklim dan Ketimpangan Pembangunan
Dalam konteks tersebut, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove atau RPPEM menjadi penting. RPPEM tidak boleh berhenti sebagai dokumen teknokratis. Ia harus menjadi dasar penentuan ruang perlindungan, pemulihan, budi daya, klaster nelayan, dan pembiayaan karbon biru. Mangrove, tambak, pelabuhan, kampung nelayan, dan pasar harus dibaca sebagai satu lanskap ekonomi-ekologi.
Persoalan terakhir ialah tata niaga. Nelayan sering terikat kepada tengkulak karena memerlukan modal sebelum melaut. BBM, es, perbekalan, bahkan kebutuhan keluarga dibiayai melalui utang. Ketika ikan didaratkan, nelayan tidak bebas menentukan harga.
Koperasi Nelayan Merah Putih harus memutus ketergantungan ini melalui pembiayaan pramelaut, penimbangan transparan, harga dasar, pelelangan terbuka, dan pembayaran cepat. Koperasi tidak boleh hanya menjadi papan nama atau penerima aset. Ia harus menjadi lembaga usaha yang memperkuat posisi tawar nelayan.
Pagi itu, Koptagul telah habis, tetapi pekerjaan baru dimulai. ASPEKSINDO dan KKP perlu segera membentuk meja kerja bersama, menetapkan lokasi prioritas, menyelesaikan hambatan lahan, mengintegrasikan RPPEM dan karbon biru, serta memastikan setiap program diukur dari pendapatan nelayan, mutu lingkungan, dan kualitas pelayanan masyarakat pulau.
Laut Indonesia terlalu luas untuk dikelola dengan birokrasi yang sempit. Kesejahteraan masyarakat pesisir harus hadir dalam bentuk yang konkret, terukur, dan dapat dirasakan.
Baca Juga Bupati Mempawah Erlina Terpilih Aklamasi Pimpin ASPEKSINDO, Hilirisasi Kelautan Jadi Agenda Utama 2025–2030
Penulis: Gusti Hardiansyah
#Guru Besar Universitas Tanjungpura
#Ketua ICMI Orwil Kalbar
*Artikel ini merupakan ruang opini publik. Seluruh isi materi, sudut pandang, dan kebenaran data dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis serta tidak mencerminkan sikap, posisi, maupun opini resmi dari redaksi.
