Ketika Kabut Menipis, Kebijakan Jangan Ikut Mengabur

Lalu datang musim kering 2026.

Data perusahaan mencatat 987,7 hektare areal terdampak kebakaran: 604,4 hektare areal tanaman, 291,3 hektare areal belum tanam, 33,5 hektare sarana-prasarana, 36,8 hektare kawasan konservasi, dan 21,7 hektare areal klaim.

Pemerintah kemudian menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah PBPH, termasuk PT HKI. Kementerian Kehutanan pada 4 September 2026 menyebut pembekuan perizinan dan paksaan pemulihan lingkungan sebagai bagian dari penanganan Karhutla.

Di sinilah negara diuji bukan hanya ketegasannya, tetapi juga kearifannya. Hukum memang harus hadir. Perusahaan yang lalai harus diperiksa. Pelanggaran harus ditindak. Namun sanksi yang baik tidak berhenti pada menghukum. Ia harus memperbaiki perilaku, memulihkan lingkungan, dan mencegah kejadian berulang. Filosofi sanksi administratif seharusnya korektif dan restoratif, bukan sekadar retributif.

Sebab tujuan akhirnya bukan sekadar menemukan siapa yang harus menerima hukuman. Tujuan yang lebih substantif adalah memulihkan ekosistem, memperbaiki tata kelola, dan memastikan kebakaran serupa tidak berulang. Hutan yang telah terbakar tidak menjadi hijau kembali hanya karena surat sanksi telah diterbitkan.

Setelah itu justru dimulai pekerjaan yang lebih panjang: menghentikan sumber gangguan, memulihkan vegetasi dan habitat, memperbaiki tata air apabila terganggu, mengamankan kawasan, menyelesaikan faktor sosial-tenurial, serta membangun sistem pencegahan yang lebih adaptif. Karena itu, sanksi administratif semestinya menjadi instrumen perubahan perilaku dan pemulihan, bukan tujuan pada dirinya sendiri.

Pembekuan izin, perintah pemulihan lingkungan, peningkatan pengawasan, kewajiban memperbaiki sistem pengendalian Karhutla, maupun tindakan administratif lainnya seharusnya diarahkan pada satu hasil yang dapat diuji: Apakah kondisi kawasan membaik dan apakah probabilitas kebakaran berulang menurun?

Kalau setelah sanksi dijatuhkan ekosistem tetap rusak, konflik penguasaan lahan tetap dibiarkan, sumber api tetap tidak terkendali, dan musim berikutnya kawasan yang sama kembali terbakar, kita patut bertanya: Apa sebenarnya yang berhasil diperbaiki? Di sinilah orientasi perlu bergeser dari sekadar punishment menuju recovery and prevention. Ketegasan negara tetap diperlukan. Namun ketegasan yang paling bermakna adalah ketegasan yang menghasilkan perubahan di lapangan.

Ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak plang dipasang atau berapa berat sanksi dijatuhkan, melainkan berapa hektare ekosistem pulih, berapa titik api tidak berulang, berapa konflik diselesaikan, dan seberapa kuat sistem pencegahannya setelah kasus itu terjadi.

Kementerian Kehutanan sendiri menegaskan bahwa sanksi terhadap PBPH diarahkan pula pada perbaikan sistem pengendalian kebakaran dan pemulihan areal terdampak.

Prinsip ultimum remedium juga layak menjadi bagian dari perenungan hukum kita: pidana seharusnya tidak otomatis menjadi refleks pertama ketika instrumen administratif masih dapat digunakan secara efektif untuk memperbaiki tata kelola dan memulihkan lingkungan.

Seorang sahabat dari lingkungan pemerintah daerah mengirim pesan singkat pagi ini. Ia mengingatkan perlunya reformasi penafsiran hukum. Pesannya pendek: “Ultimum remedium.”

Kegelisahan itu patut didengar, tetapi tidak boleh langsung berubah menjadi vonis bahwa prosedur hukum keliru.

Yang perlu diuji ialah dasar hukumnya, apakah objek perbuatannya sama dengan pelanggaran administratif sebelumnya, apakah telah ada pemulihan, serta apakah terdapat unsur pidana yang berdiri sendiri.

Jangan tergesa menyebut kriminalisasi.

Namun jangan pula menganggap semakin banyak instrumen sanksi dijalankan sekaligus, semakin kuat negara terlihat.

Hukum yang berwibawa justru tahu memilih instrumen yang tepat.

Negara yang kuat bukan negara yang selalu memakai palu terbesar.

Negara yang kuat adalah negara yang tahu kapan cukup dengan teguran, kapan perlu pembekuan izin, kapan wajib memerintahkan pemulihan, dan kapan pidana memang tidak lagi dapat dihindari.

HKI sendiri menunjukkan kapasitas pengendalian yang tidak kecil: 148 personel pemadam, 106 embung dan sumber air, 19 mobil tangki, puluhan pompa, menara api, drone, patroli, MPA, program Zero Burning, dan jejaring kerja sama. 5

Maka pertanyaan kebijakan bukan hanya:

“Mengapa masih terbakar?”

Pertanyaan berikutnya harus lebih cerdas:

“Apa yang gagal, di titik mana, dan bagaimana memperbaikinya?”

Di situlah Adaptive Fire Governance atau AFG menjadi penting.

AFG tidak memanjakan perusahaan.

Ia justru membuat tanggung jawab lebih terukur.

Asal api diperiksa. Kecepatan deteksi dihitung. Waktu respons dicatat. Luas penyebaran dianalisis. Konflik tenurial dipetakan. Okupasi dibedakan dari akses legal masyarakat. Program pencegahan diuji efektivitasnya. Rehabilitasi dipantau bertahun-tahun, bukan selesai setelah foto penanaman.

Dan jangan lupa satu hal yang sering hilang ketika kita berbicara tentang konsesi: manusia.

HKI menyerap sekitar 1.467 tenaga kerja pada 2026. Jika satu pekerja menopang rata-rata empat jiwa, aktivitas itu berkaitan langsung dengan penghidupan sekitar 5.868 orang.

Jika dibulatkan hampir 1.600 pekerja, skala sosialnya dapat mendekati 6.400 jiwa.

Angka itu tentu merupakan estimasi berbasis asumsi empat jiwa per pekerja, bukan angka penerima manfaat hasil survei rumah tangga.

Tetapi pesan ekonominya jelas.

Itu belum menghitung warung, transportasi, kontrakan, pemasok, bengkel, koperasi, jasa logistik, sekolah, dan usaha kecil yang hidup dari perputaran ekonomi di sekitarnya.

Satu PBPH bukan sekadar polygon di peta.

Ia juga ruang hidup ekonomi.

Upah pekerja berputar di pasar. Kendaraan membutuhkan bahan bakar dan bengkel. Karyawan membeli beras, ikan, pakaian, pulsa, membayar kontrakan, menyekolahkan anak, dan menggerakkan perdagangan lokal.

Dari situlah multiplier effect bekerja.

PBPH yang sehat berpotensi menjadi penggerak PNBP, DBH, PAD, devisa, investasi, hilirisasi industri, lapangan kerja, serta ekonomi hijau regional.

Namun data aktual kontribusi HKI terhadap PNBP, DBH, devisa, dan PAD perlu dihitung tersendiri. Potensi tidak boleh disamakan dengan realisasi.

Yang penting adalah rantainya.

Hutan dikelola lestari → investasi berjalan → tenaga kerja terserap → pendapatan rumah tangga berputar → usaha lokal tumbuh → produksi meningkat → penerimaan negara dan daerah bertambah → hilirisasi berkembang → ekonomi regional menguat.

Tetapi rantai itu hanya stabil apabila fondasi ekologinya tetap terjaga.

Pertumbuhan yang kita cari bukan pertumbuhan yang menukar hutan dengan angka PDRB.

Yang lebih bernilai adalah pertumbuhan green dan stabil: industri tumbuh karena hutannya terjaga, masyarakat memperoleh pekerjaan, negara menerima manfaat, dan modal alam tidak habis untuk membayar pertumbuhan hari ini.

Karena itu, kebijakan sanksi perlu memakai pisau bedah, bukan parang.

Pisau bedah membedakan jaringan sehat dan jaringan sakit.

Parang memotong semuanya.

Negara perlu membedakan lokasi kebakaran, asal api, kinerja pengendalian, dan tanggung jawab pemulihan.

Kebakaran di dalam konsesi tidak otomatis menjelaskan siapa penyulutnya.

Sebaliknya, sumber api dari luar juga tidak otomatis menghapus kewajiban PBPH menjaga arealnya.

Keduanya harus diperiksa dengan bukti.

Di sinilah Fakultas Kehutanan UNTAN dan perguruan tinggi lain harus hadir.

Bukan sebagai pengacara perusahaan.

Bukan pula sebagai jaksa tambahan.

Kampus harus menjadi penjaga jarak ilmiah: memverifikasi, mengukur, merekonstruksi, dan mengawal pemulihan.

Kolaborasi tidak cukup tiga bulan.

Kita membutuhkan pemetaan tingkat kerusakan, fire origin reconstruction, monitoring biodiversitas, karbon, hidrologi, regenerasi alami, konflik tenurial, livelihood, serta efektivitas program tanpa bakar.

Lima tahun lebih masuk akal daripada lima kali seminar.

Tujuannya jelas: pemulihan ekosistem agar kebakaran tidak berulang.

Maka kolaborasi HKI, pemerintah, masyarakat, aparat, dan Fahutan UNTAN sebaiknya bergerak melalui urutan:

assessment → recovery → monitoring → evaluation → adaptation.

Bukan hanya menanam kembali pohon.

Tetapi memastikan penyebab gangguannya ikut ditangani.

Karena rehabilitasi tanpa pengamanan kawasan berisiko terbakar kembali.

Pemadaman tanpa penyelesaian tenurial berisiko mengulang konflik.

Sanksi tanpa pemulihan hanya menghasilkan dokumen.

Dan pemulihan tanpa monitoring membuat kita tidak pernah benar-benar tahu apakah ekosistem sudah kembali berfungsi.

Perjalanan HKI sendiri sudah cukup panjang.

Dari membangun usaha, memenuhi legalitas, menata kawasan, menjalankan pengelolaan hutan lestari, memperoleh sertifikasi nasional dan internasional, membangun sistem perlindungan hutan, konservasi, pemberdayaan masyarakat, sampai menghadapi ujian bernama Karhutla.

Maka bab berikutnya tidak boleh hanya berbicara tentang mempertahankan sertifikat.

Bab berikutnya harus berbicara tentang legacy.

Apakah setelah puluhan tahun dikelola, hutannya masih berdiri?

Apakah satwanya masih mempunyai habitat?

Apakah masyarakat hidup lebih baik?

Apakah perusahaan tetap sehat?

Apakah negara memperoleh penerimaan?

Apakah industri hilir tumbuh?

Apakah api semakin jarang datang?

Dan apakah lanskap diwariskan dalam keadaan lebih baik daripada ketika pertama kali dikelola?

Itulah sebabnya pengelolaan lanskap tidak mungkin diserahkan kepada satu pihak.

Pemerintah mempunyai kewenangan.

Aparat mempunyai fungsi penegakan hukum.

PBPH mempunyai sumber daya pengelolaan.

Masyarakat mempunyai pengetahuan tapak dan kepentingan penghidupan.

Perguruan tinggi mempunyai metode ilmiah.

Masing-masing memegang potongan puzzle.

Tidak satu pun mempunyai gambar utuh sendirian.

Pagi semakin terang.

Koptagul di cangkir tinggal separuh.

Kabut Pontianak juga mulai tersapu, meski belum sepenuhnya hilang.

Saya berharap kebijakan mengikuti arah yang sama.

Tegas, tetapi tidak tergesa.

Berani menghukum, tetapi juga berani mengoreksi.

Memulihkan hutan tanpa mematikan mesin ekonomi yang masih dapat diperbaiki.

Menjaga masyarakat tanpa membenarkan pelanggaran.

Melindungi negara tanpa menjadikan PBPH sekadar kambing hitam.

Sebab penguasa yang bijak bukan yang paling keras mengetuk palu.

Ia adalah yang tahu kapan palu harus diketukkan, kapan tangan harus mengangkat yang jatuh, dan kapan secangkir koptagul perlu dibiarkan pahit agar pikiran tetap jernih.

Sanksi untuk memulihkan. Pemulihan untuk mencegah pengulangan.

Penulis: Gusti Hardiansyah
#Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura
#Satupena
#Karhutla
#JYM Jurnalis Yang Menyapa

*Artikel ini merupakan ruang opini publik. Seluruh isi materi, sudut pandang, dan kebenaran data dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis serta tidak mencerminkan sikap, posisi, maupun opini resmi dari redaksi.