Diskominfo Kaltim Dukung Penguatan Keterbukaan Informasi Publik di Kutai Barat

“Uji konsekuensi menjadi salah satu benteng kita ketika ada permohonan informasi publik. Tidak semua data bisa diberikan, karena ada informasi yang memang dikecualikan. Namun, pengecualian itu harus memiliki dasar dan alasan yang kuat,” jelas Ririn Sari Dewi.

Ririn menambahkan, keterlambatan merespons permohonan informasi merupakan pemicu utama timbulnya sengketa di Komisi Informasi.

Pihaknya meminta badan publik untuk responsif dan mampu memberikan penjelasan resmi jika suatu permohonan data tidak dapat dipenuhi.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Kutai Barat Yuli Permata Mora menekankan bahwa penetapan pengecualian informasi harus didasarkan pada pertimbangan objektif dan hukum, bukan sekadar kehati-hatian berlebihan.

“Setiap informasi yang akan dikecualikan harus melalui uji konsekuensi, dengan mempertimbangkan dampak apabila informasi dibuka maupun ditutup, serta tetap mengutamakan kepentingan publik,” ujar Yuli Permata Mora.

Melalui uji konsekuensi ini, koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana di Kutai Barat diharapkan semakin solid, sehingga penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan menjadi lebih tertib dan akuntabel.

(Ajau)