Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta kalangan mahasiswa dan kader organisasi kepemudaan untuk mengubah pola penyampaian aspirasi publik dari sekadar narasi jalanan menjadi rekomendasi berbasis kajian ilmiah. Hubungan kemitraan kritis antara kelompok intelektual muda dan pembuat kebijakan dinilai perlu ditingkatkan guna menghadapi volatilitas pembangunan daerah.
Tuntutan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, saat memberikan pemaparan dalam acara Closing Ceremony Latihan Kader II Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Singkawang di Gedung Diklat BKPSDM Kota Singkawang, Sabtu (4/7/2026).
Otoritas eksekutif daerah menyatakan kesiapannya untuk menerima kontrol sosial dari elemen mahasiswa, dengan catatan perumusan kritik didasarkan pada komparasi data riil di lapangan, bukan sekadar sentimen pergerakan.
“Pemerintah tentu tidak sempurna. Karena itu kami membutuhkan masukan dari mahasiswa. Tetapi sebelum menyampaikan kritik atau aspirasi, pelajari dulu datanya dengan baik, bandingkan dengan teori yang dipelajari di kampus, lalu sampaikan secara objektif dan konstruktif. Dengan begitu, kritik yang diberikan benar-benar menjadi solusi,” tegas Harisson.


