Tertibkan Kabel Semrawut di Ahmad Yani, Pemkot Pontianak Ancam Putus Jaringan Ilegal

“Ke depan, beberapa jalan protokol akan kita arahkan menggunakan ducting atau saluran khusus yang sudah disiapkan untuk jalur kabel-kabel tersebut,” katanya.

Keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan akses digital masyarakat dan keindahan lanskap kota ditekankan kembali oleh orang nomor satu di Pemkot Pontianak tersebut.

“Jangan sampai terlihat kumuh karena kabel yang tidak tertata,” jelasnya.

Harapan terwujudnya tata kelola infrastruktur perkotaan yang modern dan tertata rapi ditegaskan oleh Edi sebelum menuntaskan peninjauan.

“Yang kita inginkan adalah kota tetap modern, kebutuhan utilitas tetap terpenuhi, tetapi tampilannya juga rapi, tertata dan nyaman dilihat,” katanya.

Mekanisme penindakan terhadap kabel ilegal serta perlindungan bagi jaringan berizin resmi dijabarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Kota Pontianak, Syamsul Akbar.

“Yang legal tidak kita ganggu, paling kita rapikan kalau kabelnya melendut supaya tidak mengganggu kendaraan maupun akses keluar masuk tempat usaha. Yang kita tindak adalah yang terindikasi tidak berizin,” jelasnya.

Peringatan tegas dan tenggat waktu pembenahan mandiri selama satu pekan diberikan oleh Syamsul kepada para operator telekomunikasi.

“Kita kasih waktu sekitar satu minggu untuk mereka merapikan. Kalau setelah itu di lapangan masih ditemukan provider yang belum berizin, kita lakukan penertiban, termasuk pemutusan kabel,” tegas Syamsul.

Keberadaan sejumlah operator yang belum melengkapi berkas administrasi operasional dibeberkan oleh Syamsul berdasarkan data registrasi perizinan daerah bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

“Dari data yang kita cek, masih ada sekitar tujuh ISP yang terindikasi belum berizin. Ini akan kita komunikasikan terlebih dahulu dan kita dorong supaya segera mengurus izin. Kita beri batas waktu, kalau tidak dipenuhi tentu akan dilakukan penertiban sesuai ketentuan,” katanya.

Praktik pemasangan tiang dan kabel liar sebelum mengantongi izin sah dari instansi perizinan serta Dinas PUPR disoroti secara kritis oleh Syamsul.

“Kadang izinnya belum keluar tetapi sudah memasang. Padahal mekanismenya sudah jelas, pemasangan kabel maupun sarana pendukung seperti tiang tidak boleh dilakukan sebelum perizinannya selesai,” ujarnya.

Pelibatan warga dalam melaporkan aktivitas pemasangan utilitas mencurigakan di lingkungan permukiman diminta oleh Syamsul demi efektivitas penertiban.

“Nanti kita cek apakah mereka sudah mengurus izin atau belum,” katanya.

Skema penataan ruang utilitas terpadu melalui tiang bersama serta saluran kabel bawah tanah ditargetkan Syamsul menjadi solusi tuntas bagi tata kota Pontianak.

“Tujuannya jaringan internet tetap tersedia sebagai kebutuhan masyarakat, tetapi penataannya lebih tertib, aman dan tidak membuat wajah kota terlihat semrawut,” pungkasnya.

(Hendrawan)