Women’s March Jakarta 2026 Diadang Polisi di Thamrin, Peserta Saling Dorong dengan Petugas

Melalui sosial media resminya, WMJ menyampaikan reaksinya atas penghadangan tersebut.

“Aksi kami sempat ditahan polisi! Polisi Zionist! Takut sama perempuan!” tulis WMJ.

Berdasarkan informasi dari media sosial resmi WMJ, massa berkumpul di Perempatan Sarinah, Jalan M.H. Thamrin, dan aksi dimulai pukul 06.00 WIB.

Titik akhir aksi direncanakan di depan Kantor Kementerian ESDM sekitar pukul 10.30 WIB.

WMJ merupakan gerakan aksi massa tahunan yang memperjuangkan kesetaraan gender, hak asasi manusia (HAM), serta perlindungan bagi perempuan, kelompok minoritas gender, dan kelompok rentan lainnya.

Sembilan tuntutan WMJ 2026 adalah sebagai berikut.

1. Keadilan ekonomi dan perlindungan sosial universal. Pemerintah diminta menurunkan harga kebutuhan pokok, memprioritaskan APBN untuk layanan publik, serta mengakui dan melindungi kerja perawatan, buruh, dan pekerja migran.
2. Penghapusan kekerasan, diskriminasi, dan kriminalisasi berbasis gender, seksualitas, disabilitas, agama, pekerjaan, identitas, maupun status sosial. Tuntutan ini mencakup perempuan, LGBT/kwir, pekerja seks, ODHIV, masyarakat adat, penghayat, kelompok agama minoritas, dan pembela HAM.
3. Jaminan hak atas tubuh, kesehatan, dan hidup bebas kekerasan, termasuk layanan kesehatan reproduksi dan aborsi aman, pencegahan femisida dan KDRT, serta pemulihan korban kekerasan seksual.
4. Penghentian KBGO dan perlawanan terhadap sensor serta represi digital, disertai perlindungan data, kebebasan pers, dan kebebasan berekspresi.
5. Legislasi berbasis HAM melalui partisipasi publik yang bermakna, pengesahan regulasi yang dibutuhkan kelompok marginal, dan pembatalan kebijakan yang memperluas diskriminasi, kriminalisasi, dan sensor.
6. Penghentian militerisasi ruang sipil dan kriminalisasi pembela HAM, dengan menarik TNI/Polri dari posisi sipil dan membangun mekanisme perlindungan pembela HAM yang efektif.
7. Penghentian kolonialisme Indonesia di tanah Papua dan pendekatan kekerasan serta militeristik terhadap rakyat Papua.
8. Keadilan ekologis, dengan menghentikan pembangunan yang merampas ruang hidup serta memastikan kebijakan iklim dan industri digital mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
9. Penghentian kebijakan publik yang membahayakan rakyat, termasuk evaluasi dan penghentian program MBG apabila keselamatan tidak dapat dijamin, serta pemulihan dan restitusi penuh bagi seluruh korban.

(Dayank Ana Sebalu)