Kejar Target UCJ 2026, Pemprov Kaltara Desak Percepatan Perlindungan Pekerja

Selasa, 16 Juni 2026 · 18:142 menit baca · 2 menit baca

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendesak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah masing-masing. Langkah taktis ini diinstruksikan guna mengejar target capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) sebesar 80,07 persen pada tahun 2026 mendatang.

Instruksi tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Denny Harianto, saat membuka Forum Rapat Pembahasan Percepatan UCJ di Ballroom Hotel Luminor, Tanjung Selor, Kamis (11/6/2026).

Denny menyatakan bahwa potret riil data kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan saat ini wajib dijadikan landasan dasar oleh pemerintah daerah dalam memetakan intervensi regulasi secara terukur.

“Rapor capaian ini adalah peta kerja kita. Ada daerah yang progresnya sudah berjalan baik, namun ada beberapa wilayah yang performanya masih membutuhkan dorongan serta intervensi kebijakan yang lebih agresif,” kata Denny Harianto.

Merujuk pada data akumulasi jaminan sosial ketenagakerjaan di Kaltara, Kota Tarakan mencatatkan realisasi tertinggi dengan angka kepesertaan mencapai 55,20 persen. Posisi selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Nunukan sebesar 40,61 persen, Kabupaten Bulungan 39,04 persen, Kabupaten Malinau 22,45 persen, dan Kabupaten Tana Tidung sebesar 20,95 persen.

Melihat disparitas angka tersebut, Denny menginstruksikan pemerintah kabupaten yang realisasinya masih rendah untuk memperluas jaring pengaman sosial, khususnya menyasar pekerja informal dan masyarakat rentan di wilayah pedesaan. Ia menyarankan alokasi pendanaan kepesertaan jaminan sosial bagi kelompok petani, nelayan, dan masyarakat adat memanfaatkan sumber pembiayaan spesifik daerah, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit serta DBH Reboisasi.

“Daerah dengan capaian yang masih rendah perlu memperkuat intervensi kepada pekerja sektor informal dan kelompok pekerja rentan di wilayah pedesaan. Pemerintah kabupaten dapat memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dan DBH Reboisasi, guna mendukung kepesertaan jaminan sosial bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat,” ujar Denny.

Sementara untuk wilayah urban dengan intensitas ekonomi tinggi seperti Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, koordinasi difokuskan pada pengetatan syarat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di setiap izin aktivitas usaha maupun pengerjaan proyek konstruksi.

“Untuk wilayah perkotaan seperti Tarakan dan Bulungan, saya mendorong penguatan regulasi melalui optimalisasi persyaratan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam berbagai aktivitas usaha dan proyek pembangunan,” katanya.

Denny menekankan bahwa penguatan jaring pengaman sosial melalui perlindungan ketenagakerjaan tidak dapat berdiri sendiri. Seluruh jajaran pemerintah daerah diimbau untuk memperkuat koordinasi bersama BPJS Ketenagakerjaan dan pemangku kepentingan sektoral guna memastikan seluruh lapisan pekerja di Kalimantan Utara mendapatkan hak proteksi jaminan sosial secara merata.

“Perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat pekerja. Melalui forum ini, saya mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat sinergi bersama BPJS Ketenagakerjaan dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan perlindungan ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh pekerja di Kaltara,” imbuh Denny.

(Dayank Ana)

Kejar Target UCJ 2026, Pemprov Kaltara Desak Percepatan Perlindungan Pekerja

Komentar