Sapu Bersih Imbas Polemik SMK Koperasi, BPP Kalbar Copot Rio Rahmadanu dan Tunjuk Rudi Hartono

Di tengah prosesi pembacaan SK pengurus baru tersebut, ketidakhadiran Rio beserta pimpinan SMK Koperasi Pontianak tampak sangat menyolok. Padahal, seluruh pimpinan sekolah lain di bawah naungan BPP hadir secara penuh untuk menyaksikan transisi kepemimpinan tersebut.

Restrukturisasi ini menjadi langkah pembenahan total BPP Kalbar pascaterkuaknya sengkarut manajemen keuangan di SMK Koperasi Pontianak.

Sebelumnya, krisis transparansi dan indikasi penggelapan dana di sekolah tersebut sempat memicu aksi protes dari belasan guru lantaran honor mengajar mereka ditahan selama tiga bulan.

Ditemui usai penunjukan dirinya, Rudi Hartono menegaskan bahwa restrukturisasi ini merupakan sanksi administratif tahap pertama yang dijatuhkan yayasan. Terkait indikasi adanya penyelewengan di era kepengurusan sebelumnya, pihak yayasan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Kalau masalah sanksi, ini sanksi yang pertama: pergantian dan restrukturisasi pengurus BPP. Kalaupun kemudian ditemukan penyelewengan atau penggelapan dana, itu urusannya pasti ke pihak yang berwajib,” ujar Rudi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua BPP Kalbar.

Ia menekankan bahwa pengurus baru memilih untuk berfokus pada upaya meneruskan estafet kepemimpinan dan merapikan manajemen ke depan.

“Karena kita melanjutkan estafet kepemimpinan, biarlah (kasus hukum) itu menjadi urusan dan wewenang penegak hukum. Tinggal nanti dibuktikan,” tambahnya.

Mengenai krisis internal sekolah, Rudi menjelaskan bahwa penunggakan gaji belasan guru SMK Koperasi Pontianak yang menjadi akar konflik kini telah berhasil diselesaikan melalui skema dana talangan institusi.

“Terkait gaji guru yang tidak terbayarkan, kemarin sudah dibayarkan menggunakan dana talangan. Alhamdulillah, hak guru itu sudah terselesaikan,” terang Rudi.

Rudi mengaku enggan masuk terlalu jauh ke dalam pusaran konflik antara mantan pengurus dengan Dekopinwil Kalbar. Ia menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut secara kelembagaan kepada pihak Dekopinwil.

Di akhir keterangannya, Rudi menjamin bahwa dinamika pergantian pengurus serta proses hukum yang membayangi yayasan tidak akan mengorbankan kualitas pendidikan di sekolah.

“Mudah-mudahan kisruh ini tidak berpengaruh kepada guru dan siswa. Kegiatan belajar-mengajar di sekolah tetap harus berjalan seperti biasa. Ini menjadi pembelajaran keras buat kita dan masyarakat semua, bahwa transparansi adalah hal yang paling utama di organisasi mana pun,” pungkasnya.

(Hendrawan)